Pemecahan Kemendikbudristek: Peluang dan Tantangan dalam Era Kepemimpinan Prabowo Subianto

Totok Amin dari Universitas Paramadina Selaku Pengamat Pendidikan

Selama era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang menjabat sebagai presiden kedelapan Republik Indonesia, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) akan dibagi menjadi tiga entitas terpisah. Kebijakan ini telah memicu berbagai tanggapan dari para ahli pendidikan, termasuk Totok Amin dari Universitas Paramadina.

Dalam sebuah diskusi dengan media, Totok menyatakan dukungannya terhadap pemisahan Kemendikbudristek. Ia berpendapat bahwa pembagian ini akan memungkinkan penanganan masalah di lapangan menjadi lebih terfokus dan efektif.

Totok menjelaskan bahwa reorganisasi ini akan meningkatkan efisiensi manajemen. Sebagaimana dikutip oleh Kompas.com, ia menyatakan: “Kalau dulu masalah contohnya pendidikan tinggi yang dikelola satu dirjen, sekarang dirjen naik ke tingkat menteri, maka jumlah eselon 1 jadi lebih banyak dan spesifik lagi ke setiap bidang dikti dan ristek.”

Namun, Totok juga mengingatkan bahwa perubahan ini akan membawa konsekuensi finansial. Penambahan posisi eselon 1 akan mengakibatkan peningkatan jumlah pejabat dan anggaran. Ia menekankan pentingnya keseimbangan antara target, kinerja, dan anggaran. Menurut kutipan dari Kompas.com, Totok menambahkan: “Yang penting target dan kinerja seimbang dengan anggaran yang dikeluarkan, sehingga penambahan kementerian dan hasil pemecahan ini memberi hasil yang nyata dan dapat dilihat masyarakat.”

Selain masalah anggaran, Totok juga memperingatkan tentang potensi perpanjangan rantai birokrasi akibat kerjasama antar tiga kementerian baru dan kementerian lainnya. Ia mencatat bahwa koordinasi horizontal antar kementerian dan lembaga pusat masih menjadi kelemahan dalam pemerintahan Indonesia. Situasi ini semakin rumit dengan adanya koordinasi vertikal dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Untuk mengatasi tantangan ini, Totok menekankan pentingnya peran kementerian koordinator. Ia berpendapat bahwa kementerian koordinator harus memiliki kendali yang kuat dan memberikan arahan yang jelas untuk memastikan efektivitas koordinasi antar lembaga.

Contact and follow us:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *