Sumber gambar: https://investor.id/national/372775/jusuf-kalla-kritik-nadiem-soal-kurikulum-merdeka-tamat-asal-tamat-tidak-bisa-bekerja
Jusuf Kalla (JK), yang pernah menjabat sebagai Wakil Presiden Indonesia, menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang pendidikan bagi calon Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) di masa depan. JK berpendapat bahwa pemahaman ini krusial untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran pendidikan yang ada, daripada sekadar meminta peningkatan anggaran.
JK menyampaikan pandangannya ini sebagai tanggapan atas isu penurunan alokasi anggaran pendidikan untuk Kemendikbudristek dalam RAPBN 2025, serta usulan Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meninjau ulang acuan belanja wajib anggaran pendidikan dalam APBN.
“Jadi orangnya dulu, apa yang mau dicapai, baru anggaran. Semua tokoh pendidikan selalu memimpin pendidikan di Indonesia. Begitu menterinya tidak ngerti pendidikan ditambah malas lagi mengurusi pendidikan, kacau lah semua ini.” Sebgagaimana yang dilansir dari Detik.com
JK kemudian menyebutkan beberapa tokoh pendidikan yang pernah menjabat sebagai menteri pendidikan di Indonesia. Ia juga menyinggung nama Mendikbudristek saat ini, Nadiem Anwar Makarim.
Adapun pernyataan JK sebagaimana yang dikutip dari Detik.com sebagai berikut: “Di belakang pendidikan itu ada the man behind the gun, COO. Saya coba cari siapa menteri pendidikan selama ini. Ki Hajar Dewantara, orang hebat, dengan Taman Siswa cikal bakal prinsip pendidikan kita, Pak Soemantri (Brodjonegoro), Syarief Thayeb, Daoed Joesoef, semua orang hebat di bidang pendidikan, ada Pak Juwono (Sudarsono), Abdul Malik Fadjar, semua ahli pendidikan, Muhadjir Effendy, Pak (Mohammad) Nuh (eks) rektor ITS, Anies (Baswedan) (eks) rektor (Universitas) Paramadina.”
JK juga menambahkan “dan ada Mas Nadiem, yang tidak punya pengalaman pendidikan, pernah datang ke daerah, dan jarang ke kantor. Bagaimana bisa.”
JK menganalogikan pembangunan di bidang pendidikan dengan pembangunan perusahaan, di mana prioritas utama adalah menempatkan orang yang tepat, baru kemudian merumuskan program dan mengalokasikan anggaran. Ia menekankan bahwa pemilihan pemimpin yang kompeten lebih penting daripada besarnya anggaran.
“Pemerintah yang datang tolonglah, dipilih betul menteri yang ngerti pendidikan. Kalau tidak, mau rupiah sekian triliun dikasih, akan hancur-hancuran kalau tidak ngerti pendidikan.” sebagaimana yang dilansir dari Detik.com
JK juga menyatakan “jadi bukan hanya anggaran diperbaiki, tapi orang yang melaksanakan anggaran juga harus lebih diperbaiki. Percuma kalau bicara anggaran sekian tanpa ornag yang me-manage anggaran itu dengan baik.” dikutip dari Detik.com
JK berpendapat bahwa dengan menteri yang memahami pendidikan, penggunaan anggaran dapat difokuskan pada aspek-aspek yang benar-benar berdampak signifikan bagi pendidikan Indonesia. Ia juga menyarankan agar menteri di masa depan dapat belajar dari negara-negara yang memprioritaskan pendidikan seperti Tiongkok, India, dan Korea Selatan.
Terkait sejarah anggaran pendidikan, JK menjelaskan, sebagaimana dikutip dari Detik.com: “Anggaran pendidikan sejak 2005 itu tidak pernah tercapai 20 persen, hanya 11 persen. Hal ini karena gaji guru dikeluarkan dari anggaran pendidikan. Akhirnya pada 2006 dimasukkanlah gaji guru dan tercapai 21 persen. Itu sejarahnya untuk mencapai 20 persen.”
JK menambahkan, seperti yang dilansir oleh Detik.com: “Jadi sebenarnya anggaran terbesar dari pendidikan adalah gaji guru. Jadi bisa dilihat bahwa dari APBN itu gaji guru.”
Dalam acara yang sama, Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Suharti menegaskan komitmen pemerintah untuk memenuhi amanat konstitusi dan UU Sisdiknas terkait alokasi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari APBN.
Adapun pernyataan Suharti yang dikutip dari Detik.com “Komitmen ini ditunjukkan dengan pemenuhan 20 persen APBN untuk pendidikan sejak tahun 2009.”
Suharti menjelaskan bahwa anggaran pendidikan 2024 mencapai Rp 665 triliun, yang dialokasikan melalui berbagai pos anggaran.
Berikut kutipan pernyataan Suharti yang dilansir dari Detik.com: “Kemendikbudristek mengelola anggaran sebesar Rp 98,99 triliun atau sekitar 14,88 persen dari anggaran pendidikan. Untuk TKD, khususnya DAK Fisik untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan DAK Non fisik seperti untuk bantuan operasional satuan pendidikan, tunjangan guru, Kemendikbudristek ikut terlibat dalam penetapan kebijakannya.”
Berdasarkan Nota Keuangan RAPBN 2025, anggaran pendidikan direncanakan naik menjadi Rp 722,6 triliun, namun alokasi untuk Kemendikbudristek justru turun menjadi Rp 83,2 triliun.
Suharti menyatakan, “Kami harus optimis alokasi tersebut akan ditingkatkan karena masih banyak kegiatan-kegiatan prioritas yang belum terbiayai sepenuhnya. Bahkan yang sifatnya belanja wajib.” sebagaimana yang dilansir dari Detik.com:
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kemungkinan pemotongan anggaran pendidikan dalam APBN, mengingat adanya usulan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani untuk meninjau ulang acuan belanja wajib anggaran pendidikan. Huda memperkirakan jika anggaran pendidikan menjadi 20 persen dari anggaran pendapatan APBN, maka anggaran pendidikan bisa berkurang sekitar Rp 130 triliun.
Contact and follow us:
Leave a Reply